Gempa bumi dan tsunami menerjang Kota Palu, Sulawesi Tengah. Data sementara dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tanggal 3 Oktober 2018 menyebutkan jumlah korban meninggal 1.832 jiwa, luka-luka 2.549 orang, korban hilang 113 orang, dan yang tertimbun 152 orang. Adapun pengungsi berjumlah lebih dari 73.000 orang.

Dalam situasi berduka seperti ini, apa yang harus dilakukan pelaku bisnis di wilayah bencana? Terlebih dahulu, tentunya, harus memastikan keselamatan diri dan keluarga. Dalam situasi darurat, prioritas adalah pada keselamatan.  

Pebisnis juga jangan hanya ingin mencari keuntungan untuk dirinya sendiri, perhatikan sisi-sisi kemanusiaan kamu dan lakukan apa yang bisa dilakukan untuk menolong sesama.

Berikut adalah empat poin panduan etika berbisnis pasca bencana alam, seperti dilansir dari New Business Age:

Pertama, sangat penting bahwa bisnis harus tetap buka sehingga orang-orang yang terkena dampak bencana atau relawan yang datang menolong dapat tetap membeli barang-barang atau menggunakan jasa yang mereka butuhkan. Apalagi, kalau berbisnis barang-barang kebutuhan sehari-hari. 

Tetapi, pebisnis yang memutuskan untuk tetap membuka bisnisnya pasca bencana alam harus tetap memperhatikan kesehatan karyawannya. Misalnya, jika karyawannya menjadi korban sangatlah tidak memungkinkan untuk merekrutnya bekerja.

Selain itu, bangunan di sekitar daerah yang terkena dampak bencana dapat dipastikan tidak layak dan bencana alam bisa saja datang kembali di daerah tersebut. Oleh karena itu, pebisnis juga tidak boleh mengesampingkan keselamatan kerja karyawannya.

Kedua, pasca bencana alam di suatu daerah, harga kebutuhan pokok dapat dipastikan melonjak karena sulitnya akses dan langkanya barang atau jasa yang biasa tersedia.

Tetapi, meningkatkan harga dalam situasi seperti ini apakah etis dilakukan? 

Pebisnis yang memahami etika berbisnis tidak akan memanfaatkan momentum bencana alam untuk melakukan price gouging. Artinya, pebisnis meningkatkan harga barang atau jasa jauh lebih tinggi daripada harga yang dianggap wajar atau adil.

Kegiatan semacam ini dapat dikatakan eksploitatif dan mencederai etika berbisnis. Beberapa negara bagian di Amerika Serikat telah memiliki undang-undang yang mengatur price gouging ketika negara mereka mengalami bencana alam.

Baca juga: PricePrice.com, Situs Pembanding Harga Resmi Hadir di Indonesia

Ilustrasi Gempa di Palu dan Donggala (shutterstock)

Ketiga, mengirim barang-barang dan makanan yang kadaluwarsa atau di bawah standar yang berlaku ke daerah terdampak bencana alam adalah kejahatan.

Dampaknya sangat besar dan akan memburuk situasi di daerah terdampak bencana. Bukan hanya pada korban tapi juga pada relawan yang melakukan evakuasi. Buruknya, dapat menimpulkan penyakit epidemik. Persediaan barang-barang dan makanan kadaluarsa ini dapat berasal dari pebisnis.

Alih-alih mengirim bantuan logistik, pebisnis nakal seperti ini malah memanfaatkan situasi kacau untuk mencari keuntungan. Mereka hendak mengosongkan gudang mereka yang dipenuhi dengan barang-barang kadaluwarsa atau di bawah standar untuk memenuhi permintaan tinggi di daerah terdampak bencana alam.

Keempat, pebisnis juga harus memiliki tanggung jawab sosial. Atas nama Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, mereka harus membantu daerah terdampak bencana. 

Sudah saatnya pebisnis juga melibatkan diri secara aktif dalam tindakan berdampak, seperti rehabilitasi terhadap trauma korban dan rekonstruksi terhadap fasilitas-fasilitas umum secara berkelanjutan.

Tetap kuat Indonesia dan semoga tidak ada pebisnis nakal yang memanfaatkan peluang untuk dirinya sendiri di situasi kacau ini!

Baca juga:8 Kesalahan yang Bisa Membunuh Bisnismu 

• Editor: Wicak Hidayat
• Sumber: BBC, New Business Age