Meskipun sektor ekonomi digital utamanya e-commerce digadang-gadang akan memberikan impact yang luar biasa terhadap peningkatan perekonomian Indonesia beberapa tahun mendatang, namun masih ada pekerjaan rumah yang harus segera ditangani oleh pemerintah, stakeholder terkait, juga pelaku e-commerce untuk mencapai ambisi menjadi kekuatan ekonomi digital terbesar di ASEAN pada 2020.

Dalam diskusi publik bertajuk “E-commerce Ecosystem Outlook 2018” yang diselenggarakan oleh Digination.ID bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan BNI di Jakarta hari ini (Senin, 19/2), terungkap bahwa terdapat tiga tantangan utama yang dihadapi e-commerce saat ini antara lain;

1. Edukasi untuk UMKM

Pesatnya pertumbuhan e-commerce membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk bertransformasi ke digital yang harus dilakukan dengan edukasi dan pendampingan. Pemerintah sendiri melalui Kominfo telah menggalakkan program UMKM Go Online dengan target sebanyak 8 juta UMKM akan go online pada tahun 2019.

“UMKM Go Online merupakan program terbaik untuk meningkatkan ekonomi masyarakat Indonesia. Kita menggerakkan semua mulai dari mulai pertanian, perikanan, dan lain-lain,” ujar Septriana Tangkary Direktur Pemberdayaan Informatika Kominfo. Ia juga menuturkan bahwa UMKM merupakan pilar ekonomi Indonesia yang berbasis ekonomi kerakyatan dan sudah teruji mampu menghadapi krisis moneter 1998.

Namun transformasi UMKM untuk go online perlu kolaborasi dan kerja bersama dari berbagai pihak, tidak hanya pemerintah termasuk juga pelaku e-commerce. “80% persen seller di Shopee itu UMKM, jadi kalau kita bangun UMKM sama aja kita bangun Shopee,” terang Handika Jahja, Direktur Shopee. “Edukasi UMKM itu ujung tombak kita di Shopee, ada kepentingan kita untuk mendidik mereka,” tegas Handika.

2. Daya saing produk lokal

E-commerce Indonesia memang telah booming beberapa tahun belakangan, namun sangat disayangkan menurut data Asosiasi E-commerce Indonesia (idEA) hanya 6-7% produk lokal yang listing di marketplace sedangkan sisanya merupakan produk impor.

“Ini jadi PR kita bersama, bagaimana kita bisa membuat produk UMKM bisa bersaing dengan produk impor dari segi kualitas dan harga,” ujar Herusetiati,  Asisten Deputi Permodalan dan UKM Kementerian Koperasi dan UKM.

3. Database UMKM dan E-commerce

Menurut Septriana, kendala paling besar yang dihadapi pemerintah adalah data. Dengan adanya database yang lengkap, riil dan valid mengenai jumlah UMKM di Indonesia, persebarannya, ataupun jenis usahanya, maka pemerintah akan lebih mudah merumuskan program dan kebijakan yang tepat dan sesuai untuk meningkatkan peran UMKM.

Septiana menyatakan telah bekerja sama dengan banyak platform e-commerce di Indonesia untuk mengumpulkan data. Ia juga meminta pemerintah daerah membantu pemerintah pusat dengan menyampaikan data yang riil mengenai kondisi UMKM di daerah masing-masing.

“Data memang rahasia dapur. Namun Shopee sendiri sudah share kepada pemerintah karena memang untuk kepentingan nasional kita berikan. Kita sedang menjaring data,” ujar Handika.

Tulisan ini merupakan hasil kerjasama Digination.id dan Lintas Artha. 

• Editor: Wicak Hidayat