Sebagai respon atas imbauan Kementerian Keuangan dalam mendukung belanja pemerintah secara nontunai (cashless), Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. menerapkan modernisasi sistem pembayaran APBN.

Modernisasi tersebut dilakukan  dengan menggunakan kartu kredit korporasi (corporate credit card) dalam belanja pemerintah. Penggunaan corporate credit card dimaksudkan untuk meminimalisasi penggunaan uang tunai dalam transaksi keuangan negara, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi dan mengurangi cost of fund/idle cash dari penggunaan Uang Persediaan.

“Latar belakang penggunaan corporate credit card ini karena Ditjen SDPPI memiliki banyak UPT di seluruh Indonesia sehingga membutuhkan koordinasi yang menyebabkan frekuensi perjalanan dinas sangat tinggi. Hal ini cukup merepotkan di bagian keuangan dalam mengantisipasi perjalanan. Dengan adanya CC ini bisa mengakomodasi kebutuhan pembayaran hotel, pesawat dan transportasi,” ungkap Dirjen SDPPI Ismail, dikutip dari siaran resmi (Selasa, 13/3).

Ismail menjelaskan implementasi kebijakan penggunaan corporate credit card ini membutuhkan tekad dan perubahan kultur. Selain itu konsistensi pimpinan diperlukan untuk menjaga kebijakan ini. “CC ini juga akan menjadi pertanggung jawaban pemeriksaan keuangan dari BPK (Badan Pemeriksa Keuangan, red). Ini untuk kepentingan kedinasan, nantinya tidak akan ada lagi transaksi-transaksi fiktif,” tambah Ismail.

Ismail juga meminta kebijakan tersebut dijalankan dengan sebaik-baiknya. “Gunakaan CC ini sesuai dengan kebutuhan. Jaga kultur ini dengan memanfaatkan corporate credit card secara maksimal untuk kebutuhan kedinasan. Ke depan saya berharap kebijakan ini juga bisa diikuti oleh satuan kerja lain di lingkungan Kementerian Kominfo,” pungkasnya.

• Editor: Wicak Hidayat