Otomotif merupakan salah satu sektor industri yang masuk ke dalam prioritas pemerintah dalam roadmap Making Indonesia 4.0 untuk menuju revolusi industri ke empat.

Digagas sebagai sektor percontohan, Industri otomotif diharapkan mampu menjadi sektor unggulan termasuk di bidang ekspor kendaraan listrik.

Sebagai langkah strategisnya, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian sedang mengkaji arah kebijakan bersama para pemangku kepentingan dalam produksi kendaraan emisi karbon rendah (Low Carbon Emission Vehicle/LCEV).

Dirjen ILMATE (Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika) Harjanto menyebutkan, pengembangan kendaraan listrik memerlukan beberapa tahapan.

Tahapan tersebut harus berjalan sesuai dengan peta jalan industri otomotif, termasuk dalam regulasi, infrastruktur pendukung, dan teknologi.

“Dalam menuju revolusi industri 4.0, kami memacu industri otomotif agar mampu menjadi sektor unggulan untuk ekspor ICE (internal combustion engine/mesin pembakaran dalam) dan EV (electric vehicle/kendaraan listrik),” tuturnya.

Selain itu, Kementerian Perindustrian juga mengusulkan strategi lain agar industri otomotif mampu menjadi unggulan di sektor kendaraan LCEV, yakni dengan pemberian intensif melalui Kementerian Keuangan.

Baca Juga:
Sektor Prioritas industri 4.0 Telah Kuasai PDB

“Pada tahun 2025, kami menargetkan 20 persen dari kendaraan yang diproduksi di Indonesia adalah kendaraan LCEV termasuk kendaraan listrik. Ini sesuai tren dunia. Jika permintaannya tinggi, targetnya kami bisa lebih dari itu,” papar Harjanto.

Rencana pemerintah ini pun telah didukung pihak yang berkepentingan, seperti PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) dan Mitsubishi MotorsCorportion (MMC).

Sebelumya, tepatnya pada bulan Februari 2018 lalu, MMC Jepang bahkan telah menghibahkan sepuluh mobil listrik kepada pemerintah guna keperluan studi, sosialisasi, dan menjaring respons pelanggan.

Di sisi lain, Presiden Direktur TMMIN Warih Andang Tjahjono menyatakan, terdapat empat pilar utama yang perlu dipertimbangkan sebelum melakukan produksi secara masal, seperti supply chain, infrastruktur, konsumen dan regulasi pemerintah.

“Bagi TMMIN, keempat pilar tersebut menjadi pekerjaan rumah yang harus lebih dahulu diselesaikan dan itu tidak mudah serta tidak bisa dalam tempo yang singkat,” terangnya.

• Editor: Wicak Hidayat
• Sumber: Kemenperin