Tahukah kamu? Taiwan sempat dijuluki sebagai “pulau sampah” 2016 karena pengelolaan sampah yang tidak terkendali. Namun, berkat penanganan yang tepat Taiwan dapat keluar dari zona merah mereka hanya dalam jangka waktu 4 tahun di tahun 2022.

Belajar dari Taiwan, jika kita berhasil mengelola sampah dengan baik, maka akan menjadi negara yang sehat dan terbebas dari sampah, termasuk sampah elektronik yang saat ini juga menjadi fokus penanganan.

Di Indonesia sendiri kita sudah menerapkan ​​Pengelolaan sampah elektronik. Diketahui peraturan mengenai sampah elektronik telah tertuang pada PP Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik, serta PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penyelenggaraan aturan ini diharapkan dapat membantu menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan sampah khusus yang bertanggung jawab.

Di luar pengelolaan sampah di Indonesia,  baik untuk kita juga mempelajari bagaimana cara luar negeri mengelola sampah elektronik di wilayah mereka sehingga dapat meminimalisir sampah dan risiko-risiko dari adanya sampah elektronik. Lantas bagaimana ya Taiwan mampu meminimalisir sampah elektronik demi kesejahteraan masyarakat?

Sampah elektronik saat ini disepakati sebagai hal urgensi untuk ditangani. Adapun Taiwan sebagai salah satu negara yang ahli mendaur ulang dan memulihkan limbah, tak hanya itu mereka juga memiliki sistem hukum, administrasi, serta teknologi yang mampu meminimalisir produksi limbah dan ciptakan lingkungan lebih bersih.

Pakar limbah berbahaya Da-Yeh University Taiwan, Prof Ching Hwa Lee mengatakan bahwa Taiwan menerapkan sistem daur sebagai tanggung jawab produsen. Regulasi yang telah ditetapkan ini mewajibkan semua produsen dan importir membayar biaya daur ulang sesuai dengan jumlah penjualan impornya.

Baca juga: 5 Aplikasi Mudahkan Mengurus Sampah Di Rumah!

Pendaur ulang yang bersertifikat memegang peran penting saat pengelolaan limbah elektronik. Prosedurnya adalah pemisahan komponen, kemudian mengeluarkan zat berbahaya (seperti zat litium, nikel, zat pendingin dan zat berbahaya lainnya). Hal penting juga adalah komponen kaca seperti LCD harus terlebih dahulu dibongkar dari rangka utama sebelum diaudit akhir.

Environmental Protection Agency (EPA) AS dan Taiwan EPA berkoordinasi dalam jaringan pengelolaan E-Waste Internasional (IEMN), yang telah mengumpulkan pejabat lingkungan hidup dari Asia, Amerika Latin, Karibia, Afrika, dan Amerika Utara untuk bertukar praktik terbaik dalam pengelolaan e-waste sejak tahun 2011.

Sebelumnya adalah inisiatif di bawah Universitas Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNU). EPA dan UNU pertama kali menandatangani perjanjian kerjasama untuk bekerja sama dalam pengelolaan e-waste pada bulan November 2010 dan kemudian lagi pada tahun 2015. 

Baca juga: Ini Dia Aturan Terkait E-Waste Yang Wajib Diketahui

EPA memandang e-waste sebagai bagian dari elektronik bekas dan mengakui nilai inheren dari bahan-bahan ini yang dapat digunakan kembali, diremajakan, atau didaur ulang untuk meminimalkan sampah aktual yang mungkin berakhir di tempat pembuangan sampah atau dibuang secara tidak benar di tempat pembuangan sampah yang tidak terlindungi baik di AS maupun di luar negeri.

Jumlah elektronik bekas yang dikirim dari Amerika Serikat dan negara-negara maju lainnya ke negara-negara berkembang yang kurang memiliki kapasitas untuk menolak impor atau menangani bahan-bahan ini dengan benar belum dapat ditentukan. Tanpa standar dan penegakan yang tepat, praktik-praktik yang tidak benar dapat menyebabkan masalah kesehatan masyarakat dan lingkungan, bahkan di negara-negara di mana fasilitas pengolahan sudah ada.

Dengan tanggung jawabnya, Taiwan sudah sangat berevolusi dari yang awalnya dijuluki sebagai “Pulau Sampah” kini akhirnya menjadi salah satu daur ulang sampah. Konsisten yang dipegang teguh sejak awal menjadikan mereka negara yang bertumbuh menjadi salah satu pelopor penyelamat lingkungan bagi bumi kita.

• Editor: Dewi Shinta N