Ternyata Blockchain Berguna Untuk Petani, Lho!

Oleh: Ana Fauziyah
Kamis, 6 September 2018 | 11:30 WIB
Pertanian

Kamu sudah pernah dengar tentang Bitcoin kan? Atau jangan-jangan malahan sudah mengoleksinya sekeping dua keping. Ternyata teknologi di balik Bitcoin atau yang dikenal dengan istilah blockchain bisa juga merambah dunia pertanian, lho. Teknologi blockchain yang biasanya digunakan untuk crypto currency ini dipakai untuk membantu para petani mendapatkan harga yang adil untuk hasil panen mereka.

Dilansir dari Nikkei Asian Review, Selasa (4/9), organisasi nirlaba Oxfam mengenalkan teknologi blockchain yang diberi nama Blockchain for Livelihoods from Organic Cambodian Rice atau Blocrice kepada para petani di provinsi Preah Vihear di wilayah Kamboja utara. Petani padi di Kamboja memanfaatkan teknologi ini untuk memastikan harga hasil panen mereka dibayar sesuai.

Para petani bisa mengetahui harga padi di pasaran sehingga tidak tergantung harga yang dipatok oleh para tengkulak. Blocrice juga dimaksudkan untuk mempromosikan kontrak kerjasama di bidang pertanian antara  koperasi petani, eksportir, pemerintah dan konsumen. Kontrak kerjasama tersebut menetapkan harga pembelian utama, volume perdagangan, metode transportasi dan aturan kerjasama lainnya.

Inisiatif Blocrice sendiri berawal ketika melihat fakta bahwa hampir 60% petani termasuk para buruh tani di Kamboja terjerat para tengkulak, terutama para petani yang memiliki penghasilan rendah. Para tengkulak memberikan pinjaman berbunga tinggi kepada para petani, sehingga mau tidak mau mereka terpaksa menjual hasil panen kepada para tengkulak dengan harga rendah untuk melunasi utang.

Baca juga: Blockchain Bisa Dukung Perbankan Hingga Smart City

Namun, dengan Blocrice, para petani mempunyai posisi tawar yang kuat karena koperasi pertanian akan menjadi pihak ketiga dalam kontrak dan mengawasi setiap transaksi. Harga beras akan didasarkan pada harga pasar, dan biaya transportasi akan ditanggung oleh pembeli. “Dengan terdaftar di Blocrice, para petani memiliki platform untuk memberdayakan diri mereka sendiri,” jelas Solinn Lim, direktur Oxfam di Kamboja.

Petani yang mengikuti program tersebut akan didigitalkan dan didaftarkan di platform blockchain. Catatan perdagangan hasil panen mereka termasuk pembayaran, laba, uang keluar dan masuk akan tersimpan. Pembayaran kepada petani akan dilakukan melalui rekening bank sehingga tercatat dan dapat dilacak.

Proyek percontohan dimulai dengan mengajak 50 petani padi organik di provinsi Preah Vihear. 50 petani yang tergabung dalam proyek percontohan telah mendaftarkan profil dan data pertanian mereka seperti area penanaman dan hasil yang diharapkan ke dalam sistem Blocrice berbasis web. Proyek ini akan berlangsung hingga Maret 2019 untuk menghadapi musim panen beras di negara tersebut.

Jika proyek percontohan tersebut berhasil, Oxfam bertekad akan menyebarluaskan Blocrice ke seluruh wilayah negeri yang dijuluki Hell on Earth ini. Oxfam juga akan memperluas cakupan inisiatif tersebut ke jenis hasil pertanian lain seperti singkong, kacang mete, jagung dan lada.

Baca juga: Kamu Butuh Blockchain Dalam Usahamu?

“Kami berharap bisa membawa traceability, transparansi, literasi keuangan dan praktek-praktek terbaik untuk pertanian di Kamboja,” ujar Kann Kunthy, managing director eksportir beras asal Phnom Penh, AmruRice, yang juga tergabung dalam proyek Blocrice.

Kann menambahkan bahwa inisiatif tersebut akan mempromosikan perdagangan yang adil, dapat meningkatkan citra beras Kamboja dan membantu memperluas ekspor terutama ke pasar Barat. Pengecer asing akan dapat mengakses sistem Blocrice untuk melacak dari mana beras berasal dan memantau apakah mitra dagang mereka memperlakukan petani lokal dengan adil.

Ekspor beras Kamboja telah meningkat selama dua dekade terakhir. Dari 8,9 juta ton beras yang dipanen pada 2017, 600.000 ton dikirim ke luar negeri, dengan hampir setengahnya masuk ke kawasan Uni Eropa. Selain itu, Cina juga menjadi tujuan utama ekspor beras Kamboja dimana kuota impor beras dari Kamboja ke Cina telah meningkat menjadi 500.000 ton per tahun.

Kira-kira bisa diterapkan di Indonesia, gak, ya?

Baca juga: OnlinePajak Mulai Gunakan Blockchain