Sistem logistik adalah tulang punggung bagi sebagian industri, terutama setelah adanya transformasi digital yang menuntut peningkatan jasa pengiriman.
Oleh karena itu, pemerintah senantiasa mewujudkan sistem logistik nasional sesuai Visi Logistik Indonesia 2025, yang tertera pada Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2012.
Salah satu caranya dilakukan dengan menggenjot pembangunan infrastruktur transportasi serta menetapkan kebijakan terkait industri ini.
Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan sistem logistik yang efektif dan efisien, sehingga biaya yang dihabiskan di kebutuhan logistik dapat terpangkas dengan baik.
Dengan adanya pemangkasan biaya logistik, tidak hanya pelaku usaha yang diuntungkan, tetapi juga masyarakat dengan pengurangan harga barang atau jasa, serta disparitas harga antar daerah.
Baca Juga:
Industri Logistik Untuk Ekonomi Digital
Berdasarkan Riset Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia tahun 2017, Indonesia memiliki ongkos logistik yang sangat tinggi mengalahkan Thailand (13,2 persen), Malaysia (13 persen), dan Singapura (8,1 persen), dengan angka 23,5 persen.
Data ini didukung oleh Kajian Bank Dunia bekerja sama dengan Pusat Kajian Logistik ITB pada tahun 2013, yang menunjukkan rata-rata biaya logistik Indonesia selama tahun 2004-2011 mencapai 26,64% dari produk domestik bruto (PDB).
Untuk menekan hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melakukan integrasi sistem transaksi tol.
Tol Lingkar Luar Jakarta (Jakarta Outer Ring Road atau JORR) menjadi salah satu jalan yang mendapatkan kebijakan baru ini.
Tol JORR akan diintegrasikan dengan tol Akses Tanjung Priok dan tol Pondok Aren-Ulujami, dengan menutup beberapa gerbang tol dan memberlakukan tarif tunggal sesuai golongan kendaraan.
Kebijakan ini juga sebagai langkah menuju sistem transaksi tol menerus (multi-lane free flow/MLFF) yang rencananya diterapkan di seluruh ruas tol pada tahun 2019.