LogoDIGINATION LOGO

Single Operator DTT di Indonesia, Mengapa Tidak?

author Oleh Apni Jaya Putra Selasa, 22 Agustus 2017 | 11:33 WIB
Share
Seorang teman penggiat Digital Terrestrial TV (DTT) di Indonesia menelpon saya dari seberang sana untuk mengkonfirmasi satu hal “DTT dengan single mux Malaysia katanya gagal”
Share

Seorang teman penggiat Digital Terrestrial TV (DTT) di Indonesia menelpon saya dari seberang sana untuk mengkonfirmasi satu hal “DTT dengan single mux Malaysia katanya gagal”. Saya jawab, “Gagal apanya, Malaysia mau launching DTT mereka tanggal 6 Juni ini kok”. Lalu saya bergegas mencari telepon kawan-kawan petinggi media dan pejabat kementrian komunikasi Malaysia agar penggiat DTT Indonesia bisa diundang dalam peluncuran DTT Malaysia. Dan Alhamdulillah, akhirnya mereka menyaksikan sendiri proses peluncuran yang dilakukan PM Malaysia, 6 Juni 2017 lalu.

Saya sudah dua tahun lebih tinggal di Malaysia sebagai konsultan media, dan menyaksikan sendiri semua proses bagaimana Malaysia bersiap ke era Digital Terrestrial TV. Pengalaman Malaysia melakukan uji coba, menentukan penyelenggara infrastruktur, penentuan tarif dan menentukan cut-off total siaran televisi analog, boleh menjadi pelajaran bagi kita di Indonesia.

Indonesia termasuk lebih awal dari Malaysia dalam merespon perkembangan teknologi. Tahun 2005, pemerintahan SBY sudah meluncurkan proses migrasi Digital Terrestrial TV. TVRI ditunjuk sebagai pelaksana ujicoba siaran digital ini. Harapannya dalam 3 tahun Indonesia sudah mampu melakukan cut-off siaran analog.

Sejumlah regulasi diluncurkan termasuk menentukan pembagian zona dengan multi operator. Ada 14 zona dengan pembagian wilayah dari Sabang sampai Merauke. Zona-zona dan tahapan itu sudah dilelang dan bahkan dimenangkan oleh para pemain besar industri TV dan pemain baru yang dibelakangnya adalah korporasi besar.

Pembagian zona ini lalu digugat ke Mahkamah Agung oleh asosiasi televisi lokal. Argumennya adalah arena pembagian zona dengan multi operator ini tidak memiliki prinsip keadilan.

Meskipun ada ketentuan bahwa penyelenggara multiplexing (mux) siaran digital boleh membawa siaran-siaran statiun tv local, tidak ada jaminan soal berapa harga sewa mux yang ditentukan operator.

Kedua ada kekhawatiran bahwa para operator akan mementingkan tv atau channel yang terafiliasi ke penyelenggara mux saja. Akhirnya Mahkamah Agung membatalkan keputusan soal pembagian zona, sekaligus membatalkan operator-operatornya.

Semua kembali ke titik nol. Tahun 2014 pemerintahan SBY berganti dan masalah DTT yang 9 tahun berkutat pada ranah regulasi ini menjadi pekerjaan rumah pemerintah sebelumnya ke pemerintahan baru Presiden Jokowi.

Kini proses revisi UU Penyiaran sedang di badan legislatif DPR. Sebagian pelaku industri khawatir bahwa UU baru ini akan cenderung ke arah single operator (saya luruskan istilah single mux) menjadi istilah DTT Common Integrated Infrastructure Provider atau CIIP.

Mereka lebih memilih jalan tengah dengan system hybrid, artinya Lembaga Penyiaran Publik (LPP) dan Lembaga Penyiaran Swasta (LPS) langsung switch-off saja.

Sebelum menjelaskan kenapa LPS besar menolak single operator saya akan berbagi pengalaman Malaysia.

Malaysia menyiapkan DTT melalui Road Map DTT 9 tahun lalu. Kementerian Komunikasi dan Multimedia (KKMM) merumuskan peta jalan itu dan Komisi Komunikasi dan Multi Media (MCMC) membuatkan regulasi dan memantau peta jalan itu. MCMC membuka peluang tender, dan setiap calon operator harus membuat kajian.

Saya bertemu dengan Muniyati Muhammad, CEO Bernama System and Solution Berhad, salah satu anggota konsorsium i-Media yang mengikuti tender ini. Muniyati mengatakan mereka menghabiskan 12 miliar rupiah untuk membuat kajian menyeluruh, untuk menjamin 98,3 persen wilayah Malaysia bisa terlayani oleh DTT.

Yang menarik, sejak awal Malaysia sudah menentukan bahwa pelaksanaan DTT di Malaysia dilakukan dengan cara single operator. Tidak ada perdebatan di situ. Single operator atau istilahnya di Indonesia single mux, tidak boleh diartikan hanya satu entitas bisnis saja yang menyelenggarakannya. Untuk investasi yang besar ini, tidak mungkin juga satu perusahaan melakukannya sendiri. Artinya, penyelenggara boleh merupakan konsorsium bisnis.

Untuk jaminan keselamatan investasi, pemerintah Malaysia melakukan proteksi selama 30 tahun bagi MyTV sebagai operator tunggal DTT di Malaysia.

Ada dua bahasa yang tidak disukai oleh penganut ekonomi liberal di situ, monopoli dan proteksi. Tapi berpegang pada prinsip bahwa spektrum frekuensi adalah kekayaan alam yang menyangkut hajat hidup orang banyak, pemerintah PM Najib melakukan monopoli dan proteksi terkawal, demi melindungi investasi dan hak publik terhadap frekuensi. Jelas, PM Najib melakukan political will dan good will sekaligus.

Apakah LPS Malaysia keberatan? Mediaprima, kelompok LPS yang menguasai separoh audience share terrestrial tv di Malaysia dengan 4 statiun yang mereka punya (TV3, TV7, TV8 dan TV9), bisa saja menolak ini.

RTM, televisi milik negara yang memiliki dua kanal TV1 dan TV2, pemain lama dan paling luas jangkauannya di Malaysia juga bisa menolak kebijakan PM Najib.

Tapi hari ini, mereka menjadi bagian dari penyelenggara konten myFreeview (brand bagi DTT Malaysia). Tak tanggung-tanggung TV3 dan TV-1 mengambil dua kanal definisi tinggi (HD) untuk bersiaran dengan bayaran 24 juta RM atau setara dengan 75 miliar pertahun.

Perhatikan bahwa LPP dan LPS Malaysia demi kepentingan nasional mengikuti peta jalan yang ditentukan oleh pemerintahnya.

Stasiun stasiun yang tak sebesar TV3 dan TV-1, juga merasa beruntung dengan single operator policy ini.

Saya berjumpa dengan Hakimi Muhammad Zain, COO Bernama News Channel (BNC). BNC yang merupakan anak perusahaan kantor berita nasional Malaysia Bernama, yang selama ini hanya bersiaran di Astro dan HyppTV milik Telkom Malaysia.

Mereka tak bisa melakukan siaran terrestrial karena tak ada ketersediaan kanal lagi. Sekarang mereka ikut dalam MyFreeview dengan bayaran siaran standar digital (SD) sebesar 12 juta RM.

Ini tidak besar, bila dibandingkan dengan investasi yang harus mereka keluarkan di siaran digital ini seluruh Malaysia.

“Bayangkan kami tak perlu membangun tower, membeli transmisi dan melakukan upgrade tekologi,” kata Hakimi. “Kami juga tak perlu mengeluarkan ongkos maintenance, sehingga kami bisa fokus pada penyediaan konten yang baik untuk pemirsa kami,” tegasnya lagi.

Melalui budget pemerintah, PM Najib menjamin ketersediaan perangkat penerima siaran digital set top box. Yang awalnya disiapkan 2,2 juta set top box gratis, saat peluncuran PM Najib memastikan pemerintah menambah 2 juta lagi sehingga jumlah perangkat penerima menjadi 4,2 juta set top box yang diarahkan untuk rumah tangga penerima BR1M (Bantuan Rakyat 1 Malaysia) atau istilah di Indonesia untuk masyarakat pra sejahtera penerima BLT.

Dengan bangga Najib mengatakan kini Malaysia menjadi bagian dari 60 negara di dunia yang sudah menyelesaikan fase penting dalam digitalisasi siaran televisi. mereka. “Satu tahun setelah ini, kita akan cut-off analog,” kata PM Najib.

Indonesia : Single, Multi atau Hybrid

Belajar dari kesuksesan Malaysia, single operator lebih menjamin akses publik pada spektrum frekuensi. Saat ini ada ratusan pemilik izin siaran digital, dan mereka menunggu dengan harap harap cemas semoga pemerintah memutuskan single operator.

Peluang multi operator sudah tertutup dengan keputusan Mahkamah Agung. Lagipula contoh kegagalan multi operator adalah Thailand, yang walaupun sudah diserahkan pengelolaannya kepada empat operator, tapi hanya satu operator saja yang sanggup beroperasi. Akibatnya Thailand kemungkinan akan menata ulang DTT mereka ke arah Single Operator.

Pihak yang anti single operator di Indonesia kini menawarkan jalan tengah, para LPS mengusulkan pola hybrid yakni LPS yang sudah memiliki IPP langsung switch-on ke digital. Artinya LPS itu menjadi penyelenggara infrastruktur dan penyelenggara siaran sekaligus. Buat penganut mazhab hybrid, pola ini lebih menjamin kontinuatis iklim usaha, ketersediaan konten dan kemajuan teknologi.

Tapi mereka lupa, menjadi penyelenggara infrastruktur DTT dengan pola hybrid memerlukan ongkos yang mahal, yang berakibat pada tingginya broadcast cost ditambah ongkos pembelian program yang juga mahal.

Jika semua mahal, ongkos per-hour bagi setiap jam program televisi di Indonesia sudah over price. Jika demikian pengiklanpun akan realistis melihat keadaan, dan berpindah medium untuk memasarkan produknya dengan media-media baru yang lebih affordable dalam tarif iklannya. Kalau sudah begini, yang akan mati justru penggagas hybrid ini sendiri.

Banyak pakar yang menyerang konsep single operator akan menyerempet UU Monopoli. Saya tidak pernah membaca satu pasal pun di UU Monopoli soal larangan monopoli Negara atas hajat hidup orang banyak berupa spektrum frekuensi. Sama seperti saat ini, dimana negara menguasai listrik dan telekomunikasi.

Malaysia menjawab soal monopoli ini dengan koridor aturan yang mereka sebut “Monopoli Terkawal”, artinya pricing terhadap penyelenggara konten yang dilakukan oleh operator harus dilaporkan ke pemerintah dan harga tidak boleh melakukan dinaikan semena-mena. Review terhadap biaya lisensi mux dilakukan setiap tiga tahun dengan memperhatikan kesanggupan para penyelenggara konten.

Silang sengketa inilah yang dihindari oleh Malaysia dengan memutuskan single operator dari awal ketika roadmap DTT ini dibuat. Sekali lagi saya mengutip PM Najib “dengan keputusan single operator ini, penyelenggara siaran akan fokus pada isi siaran.”

Menurut saya jika roadmap DTT yang sudah disusun oleh Kementrian Komunikasi dan Informasi memang mengarahkan ke single operator, parlemen yang dikuasai oleh koalisi Jokowi harus mengamankan ini. Pemerintahan Jokowi akan merasakan betul dampak liberalisme penyiaran di Indonesia, ketika bahkan pemerintah tak punya akses untuk menyampaikan dan menyebarluaskan informasi pemerintah melalui LPS.

“Kegilaan” Jokowi memutuskan satu harga BBM di Papua, saya harap juga bisa dilakukan dengan “kegilaan” memutuskan single oprator DTT ini. Parlemenlah yang harus mengawal agar keinginan pemerintah ini memiliki legitimasi hukum yang kuat. Lagi pula dari 12 negara yang melaksanakan DTT dengan single operator, 100 persen berhasil. Kenapa kita tidak yakin? Parlemen harus yakin, pemerintah harus yakin!

Setelah DTT Lalu Apa?

Saya kembali pada pengalaman UU Penyiaran yang digagas DPR dulu. Industri televisi kita sudah terlalu lama menikmati keadaaan tanpa aturan (lawless). UU Penyiaran dulu toh mereka gugat juga. Tapikan jalan juga sekarang. Jadi, kalau pemerintah berkehendak, industri akan ikut saja. Para pemilik stasiu TV adalah pengusaha, yang selayaknya fleksibel dalam berbisnis. Akan ada banyak penyesuaian dengan UU Penyiaran yang baru nanti, termasuk kekhawatiran saya setelah DTT lalu apa?

Tantangan ke depan justru pada bergesernya perilaku konsumen media. Kalau sekarang LPS masih “berisik” itu karena duit iklan di tv yang masih tumbuh khususnya di Indonesia. Meskipun secara global iklan televisi cenderung turun.

Jadi apakah selesai perdebatan ini hanya pada soal DTT saja? Itu sebabnya kenapa dalam roadmap DTT Malaysia, mereka sampai ke soal pemanfaatan eks spektrum analog bagi internet pita lebar berkecepatan tinggi yang platform “new media” nya nanti bahkan kita tidak tahu akan berbentuk seperti apa.

Jika perilaku konsumen media berubah, akankah LPS melawan arus untuk tidak berubah. Change or Die.

  • Editor: Edi Taslim
LATEST ARTICLE

Perubahan Lintas Generasi

Mereka adalah kelompok anak muda yang ingin “dianggap eksis”. Mereka tidak ingin dianggap hanya sekedar pelengkap dari segala sesuatu yang selama ini harus ditentukan oleh orangtua.

Minggu, 30 September 2018 | 08:45 WIB

Langit Runtuh dari Dalam

Perusahaan bisa saja goyah. Bukan terutama karena diganggu pesaing, melainkan karena kesalahan sendiri.

Minggu, 16 September 2018 | 15:25 WIB

Jangan Bilang-Bilang

Teknologi benar-benar telah memorakporandakan kata "rahasia perusahaan". Apalagi ada banyak karyawan yang suka menceritakan gosip di dalam perusahaan, walaupun kalimatnya selalu dimulai dengan: "Jangan bilang-bilang...!"

Minggu, 9 September 2018 | 10:25 WIB

Command Center, Smart City & AI

Kadang Command Center hanya jadi tempat foto bersama kunjungan tamu. Saat ada tamu dihidupkan, setelah tamu pulang mati lagi.

Senin, 20 Agustus 2018 | 11:50 WIB

Kopi, Koin dan Kriptografi

Pernahkah Anda minum kopi dengan nama Sigarar Utang? Konon, kopi dari Tapanuli Utara ini kalau diterjemahkan berarti “pelunas hutang” atau “pembayar hutang”

Jumat, 16 Maret 2018 | 03:41 WIB

Selamat Datang TV Everywhere

Perhatikan apakah dalam 1 minggu, anak Anda masih duduk manis di depan TV menyaksikan acara kesayangannya? Kalau masih, berapa jam per minggu ia duduk di depan TV? Atau malah dalam seminggu sama sekali mereka tidak menonton televisi

Jumat, 25 Agustus 2017 | 02:08 WIB

Hoax dan Lompatan Internet Orang Indonesia

Mike Walsh, pembicara megatrend dalam satu seminar di Liverpool, yang kebetulan saya ikuti, menceritakan anomali orang Indonesia di dunia digital

Kamis, 24 Agustus 2017 | 02:09 WIB

Single Operator DTT di Indonesia, Mengapa Tidak?

Seorang teman penggiat Digital Terrestrial TV (DTT) di Indonesia menelpon saya dari seberang sana untuk mengkonfirmasi satu hal “DTT dengan single mux Malaysia katanya gagal”

Selasa, 22 Agustus 2017 | 11:33 WIB

Kecerdasan Kota

Smart City atau Kota Cerdas yang ramai dibicarakan, masih banyak menyisakan banyak pemahaman apalagi implementasinya

Selasa, 22 Agustus 2017 | 02:24 WIB

Siaran TV Digital, Lalu Apa?

Kalau sering bolak balik melihat kanal tv sekarang, Anda pasti disajikan beberapa statiun tv baru dari layar televisi Anda

Selasa, 22 Agustus 2017 | 02:12 WIB

Back to Basics

BACKGROUND Six years ago, I returned to Indonesia after living and working in the U

Senin, 21 Agustus 2017 | 07:18 WIB